Jakarta - Program transmigrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Transmigrasi (Kementrans) saat ini bisa dikatakan semakin paripurna. Program yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1950 itu sekarang mendapat dukungan atau dikolaborasikan dengan berbagai kementerian.
 
Setelah Kementrans menjalin kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, selanjutnya kementerian yang beralamat di Kalibata, Jakarta, itu menjajaki kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
 
Untuk membangun kolaborasi yang diinginkan, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi pada Selasa, 24/12/2024, menyambangi Kantor Kemenkes di Rasuna Said, Jakarta. Mereka pada hari itu menggelar Rapat Koordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.
 
“Hari ini saya mendampingi Bapak Iftitah Sulaiman melakukan Rapat Koordinasi dengan Bapak Gunadi Sadikin dan Mas Dante Saksono”, ujar Viva Yoga kepada wartawan. Dalam rapat yang digelar selepas pukul 14.00 WIB itu banyak hal yang dibahas. “Mempertemukan apa yang dikerjakan Kemenkes yang bisa mendukung program transmigrasi,” ujarnya.
 
Viva Yoga mengatakan kementeriannya ingin kawasan transmigran menjadi kawasan sehat. “Kawasan yang lingkungannya bersih, nyaman, aman, dan sehat bagi transmigran dan masyarakat sekitarnya”, ujarnya.

Kesehatan bagi transmigran adalah hal yang sangat penting sebab harus diakui selama ini mereka mayoritas adalah orang yang bekerja di lapangan yang membutuhkan fisik yang kuat.
 
Untuk mendukung fisik yang kuat bagi kepala keluarga termasuk ibu, anak, dan anggota keluarga transmigran lainnya perlu adanya fasilitas kesehatan yang memadai.

Viva Yoga mengungkap data yang dimiliki oleh Kemenkes bahwa ada 111 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) yang belum dibangun di 37 kabupaten. Tiga puluh tujuh kabupaten itu memiliki kawasan transmigrasi.

“Nah Kita telusuri di kecamatan-kecamatan di kawasan transmigrasi mana belum ada Puskemasnya,” ujar Wakil Ketua Umum PAN itu.
 
Bila ada kecamatan di kawasan transmigrasi yang belum ada layanan kesehatan seperti Puskesmas maka Kementrans meminta Kemenkes untuk segera membangun agar masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan. Layanan kesehatan menurut alumni Pascasarjana UI itu merupakan hak dasar manusia, maka dari itu negara harus hadir.
 
Dengan adanya Puskesmas maka para transmigran dan keluarganya serta masyarakat sekitarnya akan hidup sehat. Dengan kesehatan yang dimiliki itulah mereka bisa beraktivitas dan bekerja. “Badan sehat adalah modal untuk berproduksi sehingga mampu menghasilkan produk-produk unggulan dari kawasan transmigrasi. Bila itu terjadi maka tujuan transmigrasi akan tercipta kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia bisa terwujud,” ujar pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu.

(Ardi W).